PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR. (2012). Good Corporate Governance memiliki 5 indikator yaituKata kunci untuk mewujudkan good governance adalah transparansi dan akuntabilitas. Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia” (2008: 5) menjelaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta. Prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam good governance dikemukakan oleh UNDP meliputi: 1. MAYA LARASATI. Pada prinsip akuntabilitas, perusahaan belum memiliki struktur. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). World Bank dalam Mardiasmo (2004) mendefenisikan. Kedua elemen ini juga menjadi ujung tombak yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dalam menjalankan pemerintahannya. Pengertian Good Governance Menurut UNDP Governance merupakan pergeseran makna dari government. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Fokus Penilaian. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. ‘Good Governance’ dalam Pemerintah Daerah ISSN 0215-8175 | EISSN 2303-2499 kontribusi dana CSR dari industri pertambangan dan perkebunan yang cukup signifikan,. Melihat dari definisi governance, yang telah didefisinikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. The government provides an opportunity for regional governments to optimize the wealth of their respective regions, but because local governments are not. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan untuk mengetahui. Good Governance. Penerapan Good Governance di Indonesia dilakukan dengan mengupayakan adanya akuntabilitas dan responsibilitas di setiap instansi. 2. 2006. Institusi publik yang efisien terbuka transparan tidak korupsi dan akuntabel pada semua level termasuk dalam prosedur pembuatan keputusan yang terstruktur. Kristiadi berpendapat bahwa g ood governance dicapai melalui pengaturan yang tepat di antara dua fungsi pasar dan. SI. Pendahuluan Dalam era demokrasi kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling banyak dibicarakan. Dalam melaksanaan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan harus menerapakan prinsip-prinsip dari corporate governance itu sendiri. dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through) (Collins, 1986). good governance dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Etika Perusahaan dengan Pegawai. Hasil penelitian di Rumah Sakit dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance menunjukkan perusahaan masih memiliki kekurangan dalam good governance. Undang-Undang tersebut menyatakanIswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi. Pada umumnya, proses analisa data dapat dilakukan pada saat peneliti mulai mengumpulkan data. contoh penyebaran dokumen resmi melalui surat kabar, majalah, radio, TV,. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Menurutnya, unsur-unsur yang terkandung di dalam good governance itu sendiri meliputi beberapa hal. Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. Good Governance: Pengertian, Prinsip dan Faktor Kunci. "Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. human rights observance and democracy, 2. Untuk mewujudkan hal. Pengelolaan Keuangan Negara. Artinya. 72. Ini cukup beralasanGood University Governance dalam penelitian ini menggunakan lima aspek yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan. Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. 01/MBU/2011, mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan BUMN. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa kelembagaan Undang-Undang No. PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PROGRAM APLIKASI PELAYANAN . Pengertian Good Governance Menurut UNDP. membangun good governance. 1. org). Asian development Bank(ADB) menjelaskan bahwa: Pertama, pemilik perusahaan dapat. ; Efektif dan ekonomis dapat. Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor intern. Anugerah Putra Siantan. Prinsip-prinsip Good Governance. ABSTRAK . Selanjutnya, ada hal yang menarik jika melihat kajian-kajian akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah dalam satu dekade terakhir. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a. Buku ini mendiskusikan good and bad practices dalam. W. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah. Dalam kasus Mario Dandy, karakteristik good governance yang muncul dan digalakkan oleh lembaga negara adalah transparansi dan akuntabilitas, khususnya perihal kekayaan pribadi. Independensi (dalam berpendapat dan pengambilan keputusan); e. 11. Akuntabilitas Kementerian Agama. keywords: transparency, good governance Abstrak Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan transparansi pemerinta lokal di Jawa Timur dalam membangun good governance. 246) mengemukakan bahwa “good” dalam good governance berarti: nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan. ac. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh 2 Februari 2022 oleh Yusuf Abdhul. Terciptanya transparansi dalam kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Konsep good Governance pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionnalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberi kan layanan prima, dan diterima masyarakat (Sugeng, 2007). Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin. Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance: 1. Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA RUMAH SAKIT Christian Chandra N Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra. Baca juga: Partai Politik: Definisi dan Fungsinya. Beberapa perusahaan besar di Indonesia sering menemukan masalah dan sulit untuk melanjutkan kegiatan usahanya dikarenakan praktek tata kelola perusahaan yang buruk (Bad Corporate Governance). Efektivitas manajemen sumber daya manusia Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan dijelaskan di bawah ini : Menurut Mardiasmo. Dengan diterapkannya desentralisasi diharapkanakan melahirkan good governance dalam sistem pemerintahan di Indone-sia. Governance dengan baik. Dengan melakukan wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada Pemerintah Daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan. A. Di bawah ini adalah beberapa contoh nyata implementasi good governance yang dapat kita amati:. Implementasi GCG yang baik akan berbanding lurus dengan citra dan kinerja perusahaan yang bagus pula. PELANGGAN TERPUSAT (AP2T) (Studi di PT. Idris HM Noor, M. 3 Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG. dalam governance dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neoliberal, kebijakan dorongan pasar (market-driven) dan prinsip-prinsip neo-manajerial di Singapura yang kemudian dilanjutkan dengan studi kasus di beberapa negara Asia, dan (3) penerapan good governance pada tingkat perusahaan dengan memperkenalkan konsep codes of. Makalah yang disampaikan pada Seminar Non-Judicial Enforcement of Human Right and Good Governance The Ombudsman-And The Rights Commissions in a Comparative perspective, kerjasama Unaiversitas. pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi keuangan negara, pengeloan uang negara di bank sentral (BI), serta transparansi sektor-sektor. mendeskripsikan penerapan Good Corporate Governance yaitu transparancy, accountability, independency, responsibility, dan fairness pada perusahaan keluarga PT. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). 16 Pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean. Ciri-ciri dari good governance adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Beberapa jabatan atau pemegang saham atau para pemangku kepentingan yang memiliki kuasa dalam Good Corporate Governance adalah: Dewan Komisaris. Pratama Pionir Sentosa Good Corporate Governance mempunyai peran penting dalam menjaga eksistensi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur. Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Prinsip corporate governance ada 4 yaitu akuntabilitas pemimpin, transparansi kebijakan dan dokumentasi tata kelola serta pengambilan keputusan yang bijak. Transparansi diperlukan agar aksi yang dilakukan oleh. dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Pemberdayaan hukum. Dengan lima prinsip diatas, diharapkan Perusahaan dapat menerapkan good corporate governance dengan baik, sebagai berikut, 1. Dengan jumlah responden. Selain itu, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dapat diterapkan dalam pengelolaan aset sehingga. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good governance. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab. Transparansi b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi. Good governance akan mengarah pada peningkatan manfaat ekonomi di negara tersebut dan dan mempercepat transisi ekonomi. Prinsip Good Corporate Governance. 2 Lestariningsih, Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu: 1) Kesadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Good corporate governance memiliki lima prinsip yang perlu diketahui oleh para perusahaan untuk diterapkan. Pengertian landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. kepentingan lain. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutionTRANSPARANSI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Disusun Oleh: Agata Rangga Pamungkas. 1986. POS Indonesia (Persero). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam Penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan Prinsip dari Good Governance yang mencakup Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi. transparansi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, yang pada akhirnya akanTransparansi (Transparency) yaitu, transparansi harus dibangun dalam rangka kekebasan aliran informasi. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur. langan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corpo-rate Governance; 3) Mengurangi secara signifikan total biaya admi-Governance pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Akuntabilitas publik 2. Pengurusan Piutang Negara di. Purwo Santoso, 2002, “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Makalah IRE, Yogyakarta. 3. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki P emerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip. Demokrasi menuntut hadirnya dua elemen penting yakni transparansi dan akuntabilitas. Contoh Penerapan Prinsip Good Governance pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. com - Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2. Jika banyak mahasiswa bisa memiliki kemampuan ini, maka good governance bukan merupakan hal yang mustahil di raih Indonesia. Noris Rahmatllah, M. Penerapan Good Governance di Masyarakat Desa. Pengertian Good governance Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaanTata kelola perusahaan (Good Corporate Governance “GCG”) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Prinsip Good University Governance: a. Dalam praktiknya, ada lima prinsip utama, berikut uraiannya: 1. penerapan good governance di lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan serta yudikatif. 2) Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan. 2. 2. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan. (2005). 1 Tata Tertib Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip professional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam penerapannya untuk melaksanakan GCG dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG bisa terlaksanakan dengan baik. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta No. 117/2002 menyatakan pengertian mengenai transparansi. 08 tanggal 08 April 2021. Prinsip – prinsip Good governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam, Sinarti | Journal o f Applied Accountin g and Taxation 4 (1) 100-1 06 Gambar 2 Daftar Hadir Mu syawarah Desa Prinsip partisip asitif masyaraka t Desa Keterbukaan Atau Transparansi Dalam Pemerintahan; Transparansi dalam good governance berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan. . Transparansi merupakan. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun. 9. Prinsip transparansi Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap orang berhak memperoleh segala informasi berkenaan dengan materi yang hendak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jika Anda adalah PNS dan menggalakan penerapan prinsip-prinsip transparansi, maka Anda telah membentuk dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara langsung. Perusahaan berusaha melaksanakan lima prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas (tanggung jawab), Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan. Setidaknya ada dua keutamaan transparansi dalam GCG. Di dalamnya, dimuat bahwa. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Transparansi (Transparancy)6 Konsep good governance antara lain dibahas dalam buku Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik karangan Agus Dwiyanto. edu 2 Abstrak Kesejahteraan. 2. Transparansi menjadi salah satu karakteristik dari good governance. Dalam upaya menerapkan good governance di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai inovasi dan reformasi sejak dimulainya era reformasi hingga saat ini. W. pernyataan Emil Salim. (Permen BUMN 01/2011) e. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi kepemerintahan. Implementasi Good Governance dalam Pengadaan Langsung Elektronik sudah memenuhi prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan kesetaraan.